Kamis, 26 Juli 2007
Senin, 23 Juli 2007
marhaenn
Babad Anak Cucu Marhaen
Subur Tjahjono
”Saya malahan berkata bahwa di dalam tiap-tiap partai ada perbedaan-perbedaan kecil di antara golongan-golongan di dalam partai itu, bahwa di dalam tiap-tiap partai ada pihak yang sedikit lebih ’sengit’ dan ada yang sedikit lebih ’tenang’. Saya, karena hal-hal itu semua, tak jemu-jemu menganjurkan persatuan, tak jemu-jemu mendinginkan segala rasa kepanasan hati, tak jemu-jemu mencoba menghilangkan segala kesalahan paham. Saya sebagai salah satu pemimpin kaum Marhaen merasa wajib mengikhtiarkan persatuan itu, wajib berusaha memulihkan lagi organisasi kaum Marhaen itu, wajib mencoba apa yang boleh dicoba, dengan menyerahkan hasil atau tidaknya ke dalam tangan Allah”.
(Maklumat dari Bung Karno kepada Kaum Marhaen Indonesia)
Maklumat Bung Karno tahun 1930-an yang termuat dalam Bung Karno dan Partai Politik (Grasindo, 2001) dibuat untuk mempersatukan Partai Indonesia pimpinan Bung Karno dan Pendidikan Nasional Indonesia pimpinan Bung Hatta-Sjahrir.
Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia adalah hasil ”perpecahan” dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia.
Hingga kini, 75 tahun kemudian, persatuan kaum marhaen yang dicita-citakan Bung Karno itu tak pernah terwujud. Sejarah mencatat fragmentasi partai politik kaum marhaen begitu seringnya terjadi dan kadang kala disertai dengan pertumpahan darah. Babad anak cucu marhaen adalah sejarah perpecahan.
Apa yang secara mendasar menyebabkan konsolidasi partai kaum nasionalis yang penting untuk konsolidasi demokrasi itu tak pernah berhasil?
Kalau ditelusuri sejarah asal- usul konfliknya secara ringkas, tampak bahwa faktor penyebab perpecahan atau fragmentasi partai kaum nasionalis itu bervariasi mutunya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang melingkupinya.
Hal itu, misalnya, terlihat pada periode sebelum kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Kalau pada periode awal pertikaian karena soal substansial prinsipiil, dalam perkembangan berikutnya pertikaian lebih karena soal-soal pragmatis berkaitan dengan ”kursi” kekuasaan.
Dalam periode sebelum kemerdekaan, pertikaian Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia atau ”PNI Baru” tahun 1930-an adalah pertikaian antara radikalisme dan moderasi, atau antara kiri dan kanan, dalam mencapai tujuan Indonesia merdeka (JD Legge, Sukarno: A Political Biography, 2003).
Menurut Legge, guru besar sejarah di Monash University, Australia, Partindo menekankan pada prinsip nonkoperasi dan aksi massa, sementara PNI Baru menekankan penyiapan pemimpin melalui pendidikan.
Pada periode 1950-1959, perpecahan terjadi antara golongan reaksioner feodalis, golongan reaksioner beraliran sosial demokrat, dan golongan revolusioner dalam menafsirkan marhaenisme Bung Karno (Bagin, PNI: Sekilas Analisa Kritik Diri, Yayasan Seni Budaya Gema Patriot, 2002). Perpecahan itu menghasilkan Partai Rakyat Nasional, Partai Indonesia Raya, dan Partai Indonesia.
Pada periode Orde Baru pertikaian terjadi karena represi rezim Orde Baru yang memaksakan fusi PNI dengan empat partai lain pada tahun 1973 dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Pemaksaan fusi menghasilkan konflik internal tak berkesudahan karena intervensi pemerintah.
Puncaknya adalah pecahnya PDI Soerjadi yang propemerintah dan PDI Megawati Soekarnoputri yang prorakyat.
Konsolidasi demokrasi gagal
Namun, konsolidasi yang dilakukan Megawati dengan PDI Perjuangan—yang waktu itu dianggap mewakili kepentingan kaum marhaen atau wong cilik—juga tak berhasil. Partai ini oleh penentangnya dianggap tak demokratis dengan menerapkan kepemimpinan feodal. Kepemimpinan dinilai terlalu bersandar pada karisma Megawati.
Namun, ketidakpuasan pada model pengelolaan partai ini tidak dijawab dengan pembenahan internal, tetapi dijawab dengan fragmentasi membentuk partai baru. Dari pimpinan PDI-P juga tidak ada keinginan untuk berusaha mempersatukan faksi-faksi yang menentang itu.
Eros Djarot, yang gagal menjadi Ketua Umum PDI-P dalam Kongres I Semarang tahun 2000, akhirnya keluar dan membentuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Dimyati Hartono yang juga gagal menjadi Ketua Umum PDI-P dalam kongres itu mendirikan Partai Indonesia Tanah Air (PITA).
Isu modernisasi partai dan feodalisme kepemimpinan PDI-P itu muncul kembali dalam Kongres II PDI-P Bali, 2005. Kali ini muncul kritik atas kegagalan Megawati dan PDI-P dalam Pemilihan Umum 2004, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Upaya-upaya modernisasi partai ditafsirkan sebagai upaya pendongkelan Megawati Soekarnoputri.
Namun, sekali lagi, perselisihan tidak diselesaikan dengan mekanisme untuk tetap mempersatukan faksi-faksi tersebut. Sebanyak 12 tokoh yang menentang Megawati itu—yang dimotori orang dekat Megawati, Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis—akhirnya dipecat.
Walaupun dalam Anggaran Rumah Tangga PDI-P ada mekanisme pembelaan diri melalui kongres berikutnya, tampaknya ke-12 orang ini tidak sabar pula membentuk partai baru. Partai Demokrasi Pembaruan itu dideklarasikan 1 Desember 2005. Yang menarik tokoh tiga zaman Abdul Madjid bergabung dalam PDP karena menilai PDI-P tidak lagi demokratis. Tokoh berusia 88 tahun ini pernah menjadi Sekjen PNI dan Sekjen PDI.
Pelajaran dari fragmentasi partai politik kaum nasionalis ini adalah gagalnya konsolidasi institusi demokrasi yang penting, yakni partai politik, yang berarti adalah gagalnya konsolidasi demokrasi Indonesia.
Design By KCM
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
Subur Tjahjono
”Saya malahan berkata bahwa di dalam tiap-tiap partai ada perbedaan-perbedaan kecil di antara golongan-golongan di dalam partai itu, bahwa di dalam tiap-tiap partai ada pihak yang sedikit lebih ’sengit’ dan ada yang sedikit lebih ’tenang’. Saya, karena hal-hal itu semua, tak jemu-jemu menganjurkan persatuan, tak jemu-jemu mendinginkan segala rasa kepanasan hati, tak jemu-jemu mencoba menghilangkan segala kesalahan paham. Saya sebagai salah satu pemimpin kaum Marhaen merasa wajib mengikhtiarkan persatuan itu, wajib berusaha memulihkan lagi organisasi kaum Marhaen itu, wajib mencoba apa yang boleh dicoba, dengan menyerahkan hasil atau tidaknya ke dalam tangan Allah”.
(Maklumat dari Bung Karno kepada Kaum Marhaen Indonesia)
Maklumat Bung Karno tahun 1930-an yang termuat dalam Bung Karno dan Partai Politik (Grasindo, 2001) dibuat untuk mempersatukan Partai Indonesia pimpinan Bung Karno dan Pendidikan Nasional Indonesia pimpinan Bung Hatta-Sjahrir.
Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia adalah hasil ”perpecahan” dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia.
Hingga kini, 75 tahun kemudian, persatuan kaum marhaen yang dicita-citakan Bung Karno itu tak pernah terwujud. Sejarah mencatat fragmentasi partai politik kaum marhaen begitu seringnya terjadi dan kadang kala disertai dengan pertumpahan darah. Babad anak cucu marhaen adalah sejarah perpecahan.
Apa yang secara mendasar menyebabkan konsolidasi partai kaum nasionalis yang penting untuk konsolidasi demokrasi itu tak pernah berhasil?
Kalau ditelusuri sejarah asal- usul konfliknya secara ringkas, tampak bahwa faktor penyebab perpecahan atau fragmentasi partai kaum nasionalis itu bervariasi mutunya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang melingkupinya.
Hal itu, misalnya, terlihat pada periode sebelum kemerdekaan, periode demokrasi terpimpin, periode Orde Baru, dan periode reformasi. Kalau pada periode awal pertikaian karena soal substansial prinsipiil, dalam perkembangan berikutnya pertikaian lebih karena soal-soal pragmatis berkaitan dengan ”kursi” kekuasaan.
Dalam periode sebelum kemerdekaan, pertikaian Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia atau ”PNI Baru” tahun 1930-an adalah pertikaian antara radikalisme dan moderasi, atau antara kiri dan kanan, dalam mencapai tujuan Indonesia merdeka (JD Legge, Sukarno: A Political Biography, 2003).
Menurut Legge, guru besar sejarah di Monash University, Australia, Partindo menekankan pada prinsip nonkoperasi dan aksi massa, sementara PNI Baru menekankan penyiapan pemimpin melalui pendidikan.
Pada periode 1950-1959, perpecahan terjadi antara golongan reaksioner feodalis, golongan reaksioner beraliran sosial demokrat, dan golongan revolusioner dalam menafsirkan marhaenisme Bung Karno (Bagin, PNI: Sekilas Analisa Kritik Diri, Yayasan Seni Budaya Gema Patriot, 2002). Perpecahan itu menghasilkan Partai Rakyat Nasional, Partai Indonesia Raya, dan Partai Indonesia.
Pada periode Orde Baru pertikaian terjadi karena represi rezim Orde Baru yang memaksakan fusi PNI dengan empat partai lain pada tahun 1973 dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Pemaksaan fusi menghasilkan konflik internal tak berkesudahan karena intervensi pemerintah.
Puncaknya adalah pecahnya PDI Soerjadi yang propemerintah dan PDI Megawati Soekarnoputri yang prorakyat.
Konsolidasi demokrasi gagal
Namun, konsolidasi yang dilakukan Megawati dengan PDI Perjuangan—yang waktu itu dianggap mewakili kepentingan kaum marhaen atau wong cilik—juga tak berhasil. Partai ini oleh penentangnya dianggap tak demokratis dengan menerapkan kepemimpinan feodal. Kepemimpinan dinilai terlalu bersandar pada karisma Megawati.
Namun, ketidakpuasan pada model pengelolaan partai ini tidak dijawab dengan pembenahan internal, tetapi dijawab dengan fragmentasi membentuk partai baru. Dari pimpinan PDI-P juga tidak ada keinginan untuk berusaha mempersatukan faksi-faksi yang menentang itu.
Eros Djarot, yang gagal menjadi Ketua Umum PDI-P dalam Kongres I Semarang tahun 2000, akhirnya keluar dan membentuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Dimyati Hartono yang juga gagal menjadi Ketua Umum PDI-P dalam kongres itu mendirikan Partai Indonesia Tanah Air (PITA).
Isu modernisasi partai dan feodalisme kepemimpinan PDI-P itu muncul kembali dalam Kongres II PDI-P Bali, 2005. Kali ini muncul kritik atas kegagalan Megawati dan PDI-P dalam Pemilihan Umum 2004, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Upaya-upaya modernisasi partai ditafsirkan sebagai upaya pendongkelan Megawati Soekarnoputri.
Namun, sekali lagi, perselisihan tidak diselesaikan dengan mekanisme untuk tetap mempersatukan faksi-faksi tersebut. Sebanyak 12 tokoh yang menentang Megawati itu—yang dimotori orang dekat Megawati, Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis—akhirnya dipecat.
Walaupun dalam Anggaran Rumah Tangga PDI-P ada mekanisme pembelaan diri melalui kongres berikutnya, tampaknya ke-12 orang ini tidak sabar pula membentuk partai baru. Partai Demokrasi Pembaruan itu dideklarasikan 1 Desember 2005. Yang menarik tokoh tiga zaman Abdul Madjid bergabung dalam PDP karena menilai PDI-P tidak lagi demokratis. Tokoh berusia 88 tahun ini pernah menjadi Sekjen PNI dan Sekjen PDI.
Pelajaran dari fragmentasi partai politik kaum nasionalis ini adalah gagalnya konsolidasi institusi demokrasi yang penting, yakni partai politik, yang berarti adalah gagalnya konsolidasi demokrasi Indonesia.
Design By KCM
Copyright © 2002 Harian KOMPAS
Senin, 16 Juli 2007
Pengasingan Bung Karno, Berastagi 1948
PENGASINGAN BUNG KARNO,
BERASTAGI, TANAH KARO (1948)
Tak banyak diantara kita yang mengetahui Bung Karno pernah diasingkan di Berastagi. Mungkin bila menyebut pengasingan Bung Karno yang terlintas di benak kita adalah Ende, Flores dan Bengkulu. Bahkan kita pun akan menyebut Prapat. Padahal sebelum Bung Karno dan kawan-kawan dibawa ke daerah Prapat, sempat diasingkan di Berastagi.
Peresmian Monumen Bung Karno di Berastagi, kabupaten Karo, Sumatra Utara menjadi salah satu bagian penting dari Peringatan 104 Tahun Bung Karno.
Berastagi, di sekitar akhir tahun 1948 menjadi tempat pengasingan sementara Bung Karno, setelah beliau ditangkap di Gedung Agung bersama dengan beberapa pimpinan republik lainnya pada tanggal 22 Desember 1948, oleh pihak militer Belanda dalam agresinya yang ke dua.
Rumah beratap seng tempat Bung Karno tinggal itu seakan menjadi saksi bisu dalam guratan sejarah perjuangan rakyat Indonesia.
"Perjuangan rakyat di Tanah Karo sebelum dan sesudah Proklamasi 17-8-1945 sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang SATU, adalah mempunyai ciri khusus. Seluruh rakyat, tua dan muda, pria dan wanita bangkit serentak memberikan dharmabakti untuk kemerdekaan Indonesia. Lima puluh tiga kampung di Tanah Karo habis dibumihanguskan dalam perjuangan; ratusan pemuda gugur di medan pertempuran yang terjadi beratus kali di berbagai pelosok, sekian ratus orang yang cacat menjadi saksi hidup sebagai laskar rakyat yang berjuang tanpa pamrih," tutur Tridah Bangun, wartawan senior dari Medan.
Di Tanah Karo selain unsure TNI, dikenal sejumlah Laskar Rakyat, seperti Napindo Halilintar, dan Barisan Harimau Liar. Mereka berasal dari rakyat yang hanya bermodalkan semangat dan keiklasan dalam berjuang.
"Karena itu tidak mengherankan kalau pada masa itu sebagian besar kampung di Tanah Karo mempunyai kuburan para pejuang, baik karena pertempuran di kawasan Medan Area, maupun pertempuran dari kampung ke kampung lain, ditambah jenazah pahlawan yang belum sempat dipindahkan dari bukit dan lembah," kata beliau.
Patung perunggu dengan posisi duduk berukuran postur tubuh 7 meter itu dipancangkan di bumi perjuangan, Tanah Karo, persis di depan rumah pengasingan Bung Karno. Patung tersebut dibuat oleh pematung Djoni Basri beserta tim pematung dan Sigit Lingga sebagai koordinator tim. Pembuatan patung tersebut melibatkan banyak orang, termasuk anggota keluarga Bung Karno, para pejuang dan saksi hidup, sejarawan dan segenap masyarakat yang pernah dekat dengan beliau. Model patung dikerjakan di Jakarta, kemudian dibawa ke Yogyakarta, dan setelah itu dibawa ke Berastagi.
Pembangunan Monumen tersebut adalah salah satu penegasan kembali akan garis perjuangan rakyat di Tanah Karo yang tak akan pernah pudar. Jiwa mereka selalu bersama Pemimpin Besar Rakyat Indonesia, Bung Karno.
BERASTAGI, TANAH KARO (1948)
Tak banyak diantara kita yang mengetahui Bung Karno pernah diasingkan di Berastagi. Mungkin bila menyebut pengasingan Bung Karno yang terlintas di benak kita adalah Ende, Flores dan Bengkulu. Bahkan kita pun akan menyebut Prapat. Padahal sebelum Bung Karno dan kawan-kawan dibawa ke daerah Prapat, sempat diasingkan di Berastagi.
Peresmian Monumen Bung Karno di Berastagi, kabupaten Karo, Sumatra Utara menjadi salah satu bagian penting dari Peringatan 104 Tahun Bung Karno.
Berastagi, di sekitar akhir tahun 1948 menjadi tempat pengasingan sementara Bung Karno, setelah beliau ditangkap di Gedung Agung bersama dengan beberapa pimpinan republik lainnya pada tanggal 22 Desember 1948, oleh pihak militer Belanda dalam agresinya yang ke dua.
Rumah beratap seng tempat Bung Karno tinggal itu seakan menjadi saksi bisu dalam guratan sejarah perjuangan rakyat Indonesia.
"Perjuangan rakyat di Tanah Karo sebelum dan sesudah Proklamasi 17-8-1945 sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang SATU, adalah mempunyai ciri khusus. Seluruh rakyat, tua dan muda, pria dan wanita bangkit serentak memberikan dharmabakti untuk kemerdekaan Indonesia. Lima puluh tiga kampung di Tanah Karo habis dibumihanguskan dalam perjuangan; ratusan pemuda gugur di medan pertempuran yang terjadi beratus kali di berbagai pelosok, sekian ratus orang yang cacat menjadi saksi hidup sebagai laskar rakyat yang berjuang tanpa pamrih," tutur Tridah Bangun, wartawan senior dari Medan.
Di Tanah Karo selain unsure TNI, dikenal sejumlah Laskar Rakyat, seperti Napindo Halilintar, dan Barisan Harimau Liar. Mereka berasal dari rakyat yang hanya bermodalkan semangat dan keiklasan dalam berjuang.
"Karena itu tidak mengherankan kalau pada masa itu sebagian besar kampung di Tanah Karo mempunyai kuburan para pejuang, baik karena pertempuran di kawasan Medan Area, maupun pertempuran dari kampung ke kampung lain, ditambah jenazah pahlawan yang belum sempat dipindahkan dari bukit dan lembah," kata beliau.
Patung perunggu dengan posisi duduk berukuran postur tubuh 7 meter itu dipancangkan di bumi perjuangan, Tanah Karo, persis di depan rumah pengasingan Bung Karno. Patung tersebut dibuat oleh pematung Djoni Basri beserta tim pematung dan Sigit Lingga sebagai koordinator tim. Pembuatan patung tersebut melibatkan banyak orang, termasuk anggota keluarga Bung Karno, para pejuang dan saksi hidup, sejarawan dan segenap masyarakat yang pernah dekat dengan beliau. Model patung dikerjakan di Jakarta, kemudian dibawa ke Yogyakarta, dan setelah itu dibawa ke Berastagi.
Pembangunan Monumen tersebut adalah salah satu penegasan kembali akan garis perjuangan rakyat di Tanah Karo yang tak akan pernah pudar. Jiwa mereka selalu bersama Pemimpin Besar Rakyat Indonesia, Bung Karno.
Jumat, 29 Juni 2007
Drs.Wing Iskandar
PNI Massa Marhaen Diaktifkan Lagi
DEPOK - Partai Nasional Indonesia (PNI)-Massa Marhaen yang lahir 4 Juli 1927 di Soreang, Bandung kini akan diaktifkan kembali."Rencananya, 27 Januari 2007 partai yang dibidani oleh Bung Karno itu akan dideklarasikan," ungkap Sekjen Partai PNI Massa Marhaen, Drs. Wing Iskandar kepada wartawan di Depok, Kamis (25/1). Menurut Wing Iskandar, kendati lahir di Jawa Barat, partai PNI Massa Marhaen tersebut justru kurang eksis di tempat kelahirannya. "Partai ini justru pernah booming di Jawa Tengah. Di Jabotabek juga kurang dikenal," katanya. Sikap politik partai yang dipimpinnya, sambung Wing Iskandar, tetap konsekuen, membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia. "Tidak antilibralisme, kapitalisme namun kita tetap akan berusaha mempertahankan perekonomian dalam menopang perekonomian rakyat dengan cara berdiri," ujarnya.Saat ini sudah terdaftar 30 DPD dan 412 DPC PNI Massa Marhaen yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sekarang diaktifkan kembali yang dimpin oleh ketua umumnya Dr. RM . Moh. Gempar Soekarnoputro, SH," tuturnya. (A-55)***
PNI-MASSA MARHAEN MENDUKUNG
| PNI Massa Marhaen mendukung | |
| 29-Jan-2007 16:44:54 | |
| JAKARTA, MONDE : Partai Nasional Indonesia (PNI) Massa Marhaen mendukung pemberlakuan PP 37/2006 tentang kenaikan tunjangan ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD di seluruh Indonesia. | |
| “Pendapatan para wakil rakyat harus dinaikkan agar mereka tidak melakukan korupsi lagi, seperti yang terjadi pada masa yang lalu,” kata Ketua Umum PNI Massa Marhaen, Gempar Soekarnoputra, usai deklarasi (pengaktifan kembali) partai tersebut, di Gedung Djoeang, Sabtu. Ia mengatakan, kenaikan tersebut dengan catatan-catatan yaitu bagi mereka yang terkena kasus korupsi lagi maka akan ditindak dengan hukum yang seberat-beratnya. “Perlu dihukum mati atau hukum gantung bagi pelaku korupsi,” katanya, seperti dikutip Antara. Gempar Soekarnoputra juga mengatakan bahwa kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD tersebut sangat perlu untuk mendukung kinerja mereka yang memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Gaji mereka saat ini memang tidak cukup jadi perlu diberikan tunjangan kenaikan,” katanya. Menurut dia, bukan hanya kalangan legislatif ataupun eksekutif saja yang perlu dinaikkan tapi juga yudikatif, TNI/Polri. “Gaji mereka sangat kecil sehingga banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji untuk memenuhi kebutuhannya,” katanya. | |
| online berita: | |
Kamis, 28 Juni 2007
Marhaenisme
Marhaenisme merupakan paham yang dikembangkan dari pemikiran. Sukarno. Ajaran ini menggambarkan kehidupan rakyat kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkraman orang orang kaya dan penguasa.
Marhaenisme di ambil dari nama seseorang yang hidup di Indonesia. Dia adalah seorang petani yang mempunyai lahan sendiri, lahan itu dia kerjakan sendiri dan hasilnya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana.
Marhaenisme pada essensinya sebuah faham perlawanan yang terbentuk dari sosio-demokrasi dan sosio-ekonomi Bung Karno.
Langganan:
Postingan (Atom)
